Skip to content

Lika-liku perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Kali ini saya mendapatkan tugas dari Departemen PWK untuk menghadiri seminar internasional yang diselenggarakan oleh INTA bekerjasama dengan URDI pada hari rabu (14 Februari 2018) di Ballroom Hotel Raffles lt. 11 Jakarta. Banyak pembicara top berasal dari developer, International NGO,  pemerintah, dan dari kalangan akademisi. Peserta yang menghadiri acara inipun beragam, mereka yang berasal dari kalangan developer sepertinya lebih dominan. Setiap ngobrol dengan peserta lain saat coffee break selalu saja bertemu peserta dari pengembang entah dari Astra Land, Podomoro, Sinarmas dan Ciputra.

Tema yang diangkat di dalam seminar internasional ini adalah TOD, New Town and Affordable Housing. Di forum ini, sharing informasi dan pengalaman dari berbagai pemangku kepentingan dilakukan. Tidak sekedar teori, lesson learned tetapi lebih aplikatif pada praktek perencanaan dan pembangunan TOD dan perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Bagi saya, Informasi cukup menarik di kala Pak Agus Wijaya dari Ciputra memaparkan proyeknya dan diakhir dia menjelaskan bahwa perumahan bagi MBR baik dalam bentuk rumah susun maupun rumah kecil landed housing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di rumah susun atau apartemen bersubsidi, harga setiap rumah akan lebih murah dibandingkan RSS, akan tetapi membayar iuran maintenance bangunannya mahal, dan ini menjadi sumber protes mereka. Sedangkan untuk perumahan landed housing, hampir tidak ada iuran maintenance bangunan, di kala mereka sudah mampu bisa membuat lantai 2, namun harganya lebih mahal dibandingkan apartemen.

Catatan lain yang tidak kalah menarik adalah adanya trend masyarakat kelas menengah yang mulai bertambah jumlah dan perannya. Bukan hanya di Indonesia, di negara lain di belahan dunia manapun ternyata menghadapi fenomena yang sama. Masyarakat kelas menengah ini memang unik, memiliki kebutuhan yang relatif berbeda dengan kebanyakan orang pendahulunya. Mereka lebih senang dengan public transport dibandingkan dengan mobil pribadi. Ini juga yang menjadi justifikasi kenapa Go-jek cukup booming dan terus berkembang di Indonesia, dimana mayoritas pengguna Go-jek ini adalah kami yaitu kelas menengah. Salah satu studi yang diungkapkan oleh Pak Ignesjz Kemalawarta dari Sinarmas juga mendukung argumen tersebut. Beliau sebagai direktur PT. Sinarmas land dan sekaligus wakil ketua real estate Indonesia (REI) memberikan contoh masyarakat Thailand yang tinggal di apartemen dimana letaknya dekat dengan stasiun utama kota, mereka lebih memilih menggunakan angkutan masal tersebut dibandingkan mobil pribadi.

Tidak ketinggalan, Pak Wicak dari URDI juga mengungkapkan bahwa affordable housing yang selama ini dibangun lebih cenderung menjauhi kota, jauh dari pusat kota dimana MBR bekerja. Artinya bahwa ada kritetia livelihood yang kemudian tidak bisa dicapai oleh MBR. Benar mereka mendapatkan rumah murah tetapi mereka harus mengeluarkan biaya tambahan transportasi dari rumah menuju tempat kerja. Mungkin perlu dipikirkan kembali definisi affordable housing ini, atau sebenarnya lebih tepatnya adalah cheap housing. Tidak hanya itu, beliau juga membuka diskusi baru untuk mencari solusi bagaimana mengakomodasi MBR untuk tinggal di kota atau justru di pusat kota mendekati tempat mereka bekerja. Tujuan utamanya adalah agar livelihood/ penghidupan mereka tercapai dengan baik. Atau mungkin TOD ini justru menjadi penolong bagi mereka yang harus mengeluarkan biaya tambahan di sektor transportasi.

Apakah rumah untuk MBR ini hanya berhenti di murahnya harga dan jauhnya dari pusat kota? Tidak, di luar materi yang disampaikan oleh para tokoh, beberapa kali saya bertemu dengan mereka yang terlibat langsung dalam pembangunan perumahan, para developer. Saat coffee break pertama, saya bertemu salah satu staff developer dari Astra Land yang memberikan gambaran mengenai kesulitan mereka membuat integrasi antara 1 perumahan dengan perumahan lainnya, bahkan integrasi perumahan baru dengan kampung atau perumahan lama yang bersebelahanpun sangat sulit dicapai. Terpaksa membuat perumahan cluster, gated communities, atau perumahan berpagar dengan alasan keamanan dan kenyamanan warga baru. Langkah itu tidak bisa dihindari karena alasan privacy para calon pembeli. Dan ini bukanlah skenario mereka, tetapi memang pasar yang meminta demikian. Artinya developer hanya mengakomodasi kebutuhan/ permintaan pasar. Mereka menyadari betul bahwa memang ada segregasi sosial yang kemudian berdampak pada ruang perumahan.

Di kesempatan lain tetapi masih di forum yang sama, saya juga bertemu salah seorang staff sinarmas land yang menjelaskan problematika tidak kunjung rampung di perumahan sederhana untuk MBR. Konsepnya memang rumah murah, untuk menolong mereka yang memang MBR dan suatu saat di kala mereka sudah memiliki modal bisa merenovasi dan membangun kembali rumah tersebut menjadi rumah vertikal (2 – 3 lantai). Apakah kenyataannya demikian? Tanah yang tidak cukup luas yaitu sekitar 66 m2 atau 77 m2 yang diatasnya dibangun rumah tipe 22, 25. 27 atau mungkin 36 ternyata tidak menyisihkan KDH, semuanya dibangun menjadi rumah tinggal tanpa adanya resapan air. Problematika yang terus terjadi, ternyata konsep awal agar saat mereka mampu membangun bisa meninggikan rumahnya ternyata justru tidak terjadi. 
%d bloggers like this: